BPK Temukan Masalah Impor Di Kemendag, Begini Respons Darmin

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Presiden Joko Widodo memperbaiki data terkait impor pangan. Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa proses bea cukai dan prosedur ekspor dan impor yang cepat dan efisien harus dimiliki Indonesia. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan partainya menolak rencana impor 500.000 beras yang bakal dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Apalagi impor jagung sudah berkurang dari sebelumnya 3,2 juta ton.
Presiden berjanji akan memperbaiki sistem impor pangan agar tak ada lagi perbedaan data antara Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Selain itu, pemerintah harus dapat menjamin kestabilan harga jual produk pertanian mereka sehingga mereka sungguh-sungguh menjad tuan rumah di tanah airnya sendiri. Jokowi menuturkan biasanya barang impor ilegal yang kerap masuk, di antaranya pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, elektronik, sprei, produk-produk makanan dan juga beras.
Wali Kota Ajak Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Dengan E
Dalam catatan BPK, kebutuhan konsumsi daging untuk 2011 sebesar 351.900 ton dan 2012 sebanyak 365.400 ton. Presiden pun, kata dia, bakal menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut. Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Moermahadi menuturkan, BPK telah memberikan usulan kepada pemerintah bahwa surat impor pangan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan harus sesuai dengan data yang ada di Kementerian Pertanian, Kelautan, atau Kementerian lain yang berhubungan dengan pangan harus masuk terlebih dahulu.50teruci.JPG
BADUNG, KOMPAS — Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan kesiapannya membenahi sistem impor beras untuk menyelesaikan polemik terkait beras impor yang mencuat belakangan ini. Karena data yang ada untuk menunjang izin impor pangan belum rapi. Efek domino ditimbulkan, peternak lokal tak mampu bersaing dengan harga daging impor. Kementerian yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti ini mengalami keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban pengadaan 1.716 Kapal Penangkap Ikan (KPI) pada Agustus tahun lalu kepada BPK.
Cara Lapor SPT 1770S Melalui E
Untuk itu, kuat dugaan, tambah mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya itu, kebijakan impor dilakukan oleh kementerian perdagangan untuk memburu komisi besar impor atau diistilahkan oleh Rizal Rent Seeker”. — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 5 April 2018 di Jakarta.
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA - Kenapa Investasi Bodong Menjamur dan Makan Banyak Korban?
Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah temuan hasil pemeriksaan pengelolaan tata niaga impor pangan oleh Kementerian Perdagangan yang menunjukkan ada ketidakpatuhan beberapa pihak terhadap aturan perundang-undangan. Menurutnya, BPK mengusulkan ketika surat impor pangan dari Kementerian Perdagangan dikeluarkan, maka perlu mengacu dari kementerian terkait yang mengajukan impor salah satu komoditas.
Tapi, isi perunding-annya tentang nota kesepahaman atawa memorandum of understanding (MoU) untuk amendemen kontrak karya antara perusahaan tambang itu dengan pemerintah. I Ketut Diarmita menegaskan, keterlibatan para ahli yang sebagian besar berasal dari perguruan tinggi, bukan hanya dilibatkan dalam hal penetapan negara asal pemasukan daging saja, tetapi juga dalam setiap pengambilan keputusan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan senantiasa berkonsultasi dan meminta masukan dari komisi ahli.
Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan keluhan rakyat agar tidak ada impor beras. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, mewajibkan penggunaan kapal nasional dalam kegiatan ekspor maupun impor seluruh komoditas.
Kemudian, impor 200 ton beras kukus yang juga tidak memiliki rekomendasi kementerian pertanian. Lagipula, jangan lupa bahwa sekitar >90% impor Indonesia adalah bahan baku dan barang modal, yang juga digunakan oleh industri manufaktur untuk membuat komoditas yang selanjutnya akan diekspor (bagian dari global supply chain). "Karena datanya nggak sama antara pertanian dengan perdagangan, kalau perdagangan bilang nggak, udah sesuai, impor segitu udah sesuai kebutuhan walaupun pertanian bilang udah beda gitu datanya," jelas dia.
Alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi, dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersebut ada satu persoalan yang signifikan, yakni terkait pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Pemerintah lagi berunding dengan perusahaan tambang asal Amerika itu soal poin-poin amendemen kontrak.